Beranda Regulasi

Regulasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan jabatan fungsional pustakawan di lingkungan instansi pemerintah Indonesia. Peraturan ini merinci tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pustakawan dalam rangka...
Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 memiliki tujuan untuk meningkatkan standar kualitas hasil kerja pustakawan di seluruh Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pustakawan dalam menyediakan layanan perpustakaan yang efektif dan efisien. Peraturan ini menetapkan standar kualitas hasil...
Peraturan Gubernur ini menimbang: Bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam menunjang pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi. bahwa mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu melakukan pengawasan,...
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini menimbang bahwa dalam rangka menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar serta mengembangkan kreatifitas potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar tentang tugas, fungsi dan peran perpustakaan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Selain itu untuk mewujudkan transformasi perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berbasis teknologi, informasi...
Informasi berisi tentang Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perpustakaan
Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga...
Keputusan Gubernur Tentang Inovasi Pelayanan Publik pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam keputusan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat berkontribusi dalam inovasi pelayanan publik sebanyak 5 (lima) buah inovasi yang terdiri dari : 1. Aksi Pemuda (Akses Internet Perpustakaan Mudah dan Cepat) dengan Aplikasi Kunang-Kunang. Inovasi...
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Maksud Pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai : Pedoman dalam melaksanakan klasifikasi keamanan arsip dinamis untuk melindungi fisik dan informasi arsip...
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Layanan Perpustakaan Provinsi
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 128 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat
Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10/DPK/2022 Tanggal 6 Januari 2022 Tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat
Keputusan Kepala DPK Kalbar Nomor 11/DPK/2022 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat
wpChatIcon