Sejarah Penyiaran di Kalbar

Peringatan Hari Penyiaran Nasional tahun 2014 ditandai oleh KPID Kalbar dengan menerbitkan sebuah buku berlatar belakang sejarah penyiaran di daerah ini. Hal tersebut sebagai cara KPID Kalbar memaknai Hari Penyiaran Nasional yang jatuh pada setiap 1 April tersebut.

Merunut sejarah masa lalu, ternyata penyiaran di wilayah Bumi Khatulistiwa ini berperan sangat vital bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. la tidak hanya mengukir sejarah di masa perjuangan, tetapi juga penyebarluasan berita proklamasi 17 Agustus 1945 dan diteruskan dengan tugas suci mempertahankan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan sesuai amanah founding fathers. Yakni mewujudkan masyarakat yang cerdas, adil dan makmur.

Sejarah penyiaran di Kalbar telah mengharu-biru sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian radio–khususnya-RRI menjadi wahana penyatuan bangsa setelah Dients Leger Contacten ditinggalkan Belanda. Popularitas radio pun segera melesat tinggi di awal Orde Lama (1950) dan dilanjutkan ke masa Orde Baru. Di masa Orde Baru ini industri radio juga disemarakkan dengan tumbuhnya radio swasta lainnya, terutama Diah Rosanti (1973) dan Volare Group (1974).

Namun kiprah radio tidak hanya bernuansa positif. Juga ada yang negatif, di mana radio dipolitisir oleh oknum-oknum militer tertentu dalam suasana PGRS-Paraku atau “Ganyang Malaysia”, (1967) sehingga terjadi pertumpahan darah. Sebut salah satu di antaranya adalah Peristiwa Mangkok Merah. Kejadian kelabu dari pernyataan perang melalui RRI yang disampaikan atas nama mantan gubernur Oevaang Oeray tersebut telah merenggut sekitar 3.000 jiwa sekaligus telah menjadi pil pahit dalam kronik sejarah di Kalimantan Barat.

Begitupula dengan sejarah telah diukir TVRI maupun televisi swasta lainnya. Berdiri sejak 1977, TVRI SPK Pontianak disambut warga Kalbar dengan sukacita. Bahkan banyak kisah yang sanggup menarik bibir pembaca untuk tersenyum. Sebut misalnya masa di mana listrik belum masuk ke desa-desa sehingga pembangkit energi TV berasal dari accu (baca: aki). Di era tersebut aki menjadi polemik sosiologis tersendiri. Begitupula eksistensi TV yang masih langka menyebabkan warga menumpuk di salah satu rumah orang kaya tertentu untuk menyaksikan betapa hebatnya Rudi Hartono serta Lim Swi King, tinju Muhammad Ali, atau betapa magisnya Rhoma Irama dengan orkes melayunya bernama Soneta. Apalagi lawak Bing Slamet, Ateng, hingga Bagio serta Bunyamin S.

Gambaran tersebut terekam kembali di dalam buku ini, di mana bagi para orang tua ketika membacanya akan me-rewind masa lalu. Bahwa romantisme kesederhanaan masa lalu itu begitu berarti. Sedangkan bagi kalangan remaja atau pemuda saat ini yang tidak lagi bertemu televisi kayu berlayar hitam-putih, aki, antene batang bambu yang diputar, dan mereka hanya dicekoki oleh gejet-gejet canggih seperti smartphone, touch screen, maka buku ini menjadi referensi. Referensi di mana aktualisasi informasi menjadi penyeimbang. Bahwa masa lalu yang sederhana itu telah dilalui publik Kalbar dengan begitu cepatnya akibat membuncahnya pengaruh sain dan teknologi global.

Sejarah penyiaran Kalbar terus terukir dengan tumbuh dan berkembangnya media penyiaran di era reformasi di mana tumbuh TV-TV lokal maupun radio-radio komunitas. Kehadiran mereka semakin menyentuh wilayah-wilayah marginal di mana selama ini kurang tersentuh informasi, edukasi, dan hiburan — sebagaimana amanat UU Pers No 40 Tahun 1999 tentang pers.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi titik tolak baru dalam memberikan penekanan besar hak, kewajiban dan peran serta masyarakat pada bidang penyiaran. Untuk menegaskan maksud partisipasi masyarakat itu dalam undang-undang ini diamanatkan pendirian KPI Pusat di ibukota negara dan KPI Daerah se-Indonesia di ibukota provinsi.

Setahun setelah Undang-Undang ini disahkan pada 28 Desember 2002, KPI Pusat ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 267/M Tahun 2003 pada 26 Desember 2003. Dua bulan setelah itu, Pemprov Kalbar melalui Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan (BKIK) Kalbar mempeloporipembentukan KPID dengan menjadi provinsi pertama yang menjalankan Undang-Undang 32/2002 tentang Penyiaran. Hal ini tentu saja menjadi kebanggaan publik Kalbar.

Kini KPID Kalbar telah memasuki periode ketiga 2013-2016 dengan Ketua, Faisal Riza, ST, didampingi Wakil Ketua Dra Sarmini dan anggota Faisal, SP; Syarifah Alawiyah Almutahar, ST, M.Si; Budi Susanto, SE dan Eva Dania Alawiyah, S.Kom, serta Imam Abu Hanifah, S.Sos, di mana salah satu programnya adalah menghimpun sejarah penyiaran di Kalimantan Barat. Alhamdulillah, puji serta syukur ke hadirat Tuhan YMK bahwa buku ini berhasil terbit tepat pada waktunya.

Sebagai upaya merekonstruksi sejarah masa lalu penyiaran di Kalbar, buku ini baru langkah awal pendokumentasian karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga pelaku sejarah yang berhasil diwawancarai masih terbatas. Terutama yang berada di Kota Pontianak dan sekitarnya. Pada waktu yang akan datang, isi buku ini bisa dilengkapi secara detail dengan melibatkan lebih banyak narasumber maupun saksi sejarah dalam sebuah studi yang lebih intensif. Jika di dalam buku ini baru menyentuh media siaran “besar”, maka di masa yang akan datang dapat diperdalam pada kiprah dan peranan radio-radio komunitas.

Hal lain yang perlu kami ungkapkan di sini adalah bahwa pengalaman menghimpun sejarah penyiaran di Kalbar ini telah mengilhami sebuah wacana perlunya menghimpun perlengkapan-perlengkapan media penyiaran masa lalu. Perlengkapan itu perlu dikoleksi dan diabadikan ke wadah khusus berupa Museum Penyiaran Kalimantan Barat.

Semoga dari buku ini bisa disempurnakan dengan hadirnya buku-buku lainnya tak terkecuali disertai lahirnya Museum Penyiaran Kalimantan Barat. Semoga ide ini bisa disambut baik secara bersama-sama dengan semangat gotong-royong dimana berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing.

Akhir kata, atas nama KPID Kalbar kami haturkan banyak terimakasih. Semoga buku ini menebarkan banyak manfaat.